Manila – Situasi politik di Filipina memanas setelah terbongkarnya dugaan korupsi dalam proyek pengendalian banjir. Skandal ini menyeret banyak pejabat dan kontraktor, sehingga memicu rencana aksi protes besar-besaran yang akan berlangsung dalam sepekan ke depan.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil, aktivis, dan kelompok mahasiswa menyatakan akan turun ke jalan mulai pekan ini, dengan puncak aksi dijadwalkan pada 21 September 2025. Tanggal itu dipilih karena bertepatan dengan peringatan diberlakukannya darurat militer di era Ferdinand Marcos Sr., ayah dari Presiden saat ini.
Rencananya, massa akan berkumpul di berbagai titik strategis di ibu kota Manila, seperti Rizal Park (Luneta) dan People Power Monument, serta di sejuml
Menanggapi tekanan publik, Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah membentuk komisi independen untuk menyelidiki kasus tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada pejabat yang kebal dari pemeriksaan, termasuk anggota legislatif yang disebut-sebut ikut menikmati aliran dana ilegal.
Namun, meningkatnya tensi politik membuat militer dan kepolisian siaga penuh. Status “red alert” diberlakukan, seluruh personel dilarang cuti, dan pasukan tambahan disiapkan untuk mengamankan pusat-pusat keramaian.
Pengamat menilai, gelombang protes ini bisa menjadi ujian terberat bagi pemerintahan Marcos Jr., mengingat isu korupsi sudah lama menjadi luka politik di Filipina. Jika tidak dikelola dengan cepat, ketidakpuasan publik bisa berubah menjadi krisis politik yang lebih luas.
