Jakarta, 26 Juli 2025 – Di tengah suhu politik yang makin tidak menentu, publik kembali dibuat terdiam oleh temuan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini bukan tentang tumpukan uang di koper atau rekening gendut, melainkan sesuatu yang lebih tersembunyi: kendaraan atas nama ajudan.
KPK menyebut nama Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat dan tokoh populer di ranah politik nasional, dalam dugaan praktik penyamaran kepemilikan kendaraan. Mobil dan motor mewah yang kerap terlihat di sekitarnya, ternyata tak tercatat atas nama dirinya—melainkan ajudan dan staf.
Kendaraan yang Diam Tapi Bicara
Kendaraan pribadi, dalam politik Indonesia, sering menjadi simbol status—atau bahkan alat untuk menutupi jejak. Dalam kasus ini, bukan pelat mobilnya yang menarik perhatian, melainkan nama yang tertera dalam dokumen resmi. Nama-nama itu bukan milik Ridwan Kamil, melainkan milik orang-orang yang bekerja untuknya.
Ini bukan tentang jumlah kendaraan. Ini tentang bagaimana seseorang memosisikan dirinya terhadap hukum,” ujar seorang penyelidik KPK yang identitasnya dirahasiakan.
Pertanyaan yang Lebih Besar
Apakah ini bentuk kelalaian administratif? Atau strategi sistematis untuk menjauhkan diri dari potensi penyitaan dan audit? KPK belum menyimpulkan, tapi publik sudah mulai membaca tanda-tandanya.
Yang paling disorot bukan jumlah kendaraan, tapi “niat menyembunyikan.” Di sinilah etik publik diuji. Bukan soal kriminal atau tidak, tapi soal transparan atau tidak.
Ketika Nama Jadi Tameng
Menggunakan nama orang lain untuk menyembunyikan aset bukan praktik baru dalam ranah kekuasaan. Tapi ketika praktik itu dilakukan oleh sosok yang dikenal reformis, cerdas, dan modern, publik bereaksi berbeda.
Banyak yang merasa dikhianati oleh narasi “pemimpin bersih dan visioner” yang selama ini melekat pada RK. Tak sedikit pula yang bertanya: apakah ini manuver perlindungan, atau strategi bertahan?
KPK Belum Periksa Ridwan Kamil
Meski sudah 138 hari sejak penggeledahan dilakukan, Ridwan Kamil belum diperiksa sebagai saksi. Pihak KPK menyatakan masih mendalami keterkaitan aset-aset tersebut dan belum menentukan waktu pemanggilan.
Politik dan Cermin Publik
Kasus ini bukan hanya ujian bagi Ridwan Kamil. Ini adalah cermin bagi publik tentang siapa yang kita anggap sebagai pemimpin, dan mengapa kita sering lupa bahwa narasi media dan realitas hukum bisa berjarak sangat jauh.
Mungkin yang paling menyedihkan dari semua ini adalah: nama orang kecil dijadikan tameng untuk melindungi nama besar.
Penutup
Kita belum tahu bagaimana kasus ini akan berakhir. Tapi yang jelas, kita telah belajar lagi satu hal tentang kekuasaan: ia tidak selalu berteriak lewat korupsi besar—kadang ia berbisik lewat nama di balik STNK.
