Donggala – Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menilai ada indikasi kuat bahwa program tersebut tidak sepenuhnya menyentuh warga yang benar-benar membutuhkan.
Laporan yang diterima DPRD menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data penerima dan kondisi di lapangan. Beberapa warga yang terdaftar sebagai penerima bansos justru dinilai berada dalam kondisi ekonomi cukup baik, sementara warga miskin yang seharusnya menjadi prioritas malah tidak tercatat dalam daftar penerima.
Menurut salah satu anggota DPRD, persoalan ini berawal dari proses pendataan yang lemah serta minimnya pembaruan data secara berkala. “Data penerima bansos harus selalu diperbarui. Kalau tidak, risiko salah sasaran akan terus berulang, dan ini jelas merugikan masyarakat yang seharusnya berhak,” ujarnya.
DPRD mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi total, mulai dari tahap pendataan, verifikasi, hingga penyaluran. Transparansi informasi juga dianggap penting, agar masyarakat bisa turut mengawasi jalannya program.
Selain itu, dewan mengusulkan agar pengawasan diperkuat di tingkat desa dan kelurahan. Aparat desa diminta berkoordinasi aktif dengan RT/RW dan tokoh masyarakat dalam menyusun daftar penerima. Dengan begitu, bansos diharapkan bisa benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan, seperti warga dengan penghasilan rendah, lansia terlantar, dan penyandang disabilitas.
“Bansos bukan hanya soal bantuan materi, tapi juga tentang menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika distribusinya keliru, dampaknya bisa menurunkan kredibilitas program sosial secara keseluruhan,” tegas salah satu anggota dewan.
Pemerintah daerah merespons dengan menyatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka berencana melakukan audit internal dan memperbaiki sistem verifikasi penerima. Langkah ini diharapkan mampu meminimalkan potensi kesalahan distribusi di masa mendatang.
Hingga kini, proses evaluasi masih berlangsung, dan masyarakat menunggu hasil tindak lanjut dari pemerintah maupun DPRD terkait perbaikan program bansos tersebut.
