Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik dan lapangan kerja yang makin sulit, kabar soal tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan mendadak jadi sorotan tajam. Alih-alih dianggap wajar sebagai fasilitas pejabat, banyak masyarakat melihatnya sebagai bentuk “kemewahan berlebihan” di saat kondisi rakyat masih jauh dari kata sejahtera.
Reaksi keras muncul di media sosial. Tagar bernuansa protes menggema, memperlihatkan keresahan publik terhadap apa yang dianggap sebagai ketidakadilan struktural. “Bagaimana mungkin wakil rakyat bicara soal penghematan negara, sementara mereka sendiri menikmati tunjangan fantastis?” begitu kira-kira suara yang bergema di berbagai platform.
Tak berhenti di dunia maya, kegeraman itu pun mengalir ke jalan. Seruan aksi bertajuk “25 Agustus Hari Pergerakan” mulai digaungkan oleh kelompok masyarakat sipil. Mereka menilai, kebijakan tunjangan tersebut bukan sekadar soal uang, tetapi juga simbol jurang antara elite politik dengan rakyat yang diwakilinya.
>Para pengamat politik mengingatkan bahwa legitimasi DPR bisa terkikis bila isu seperti ini dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat semakin skeptis terhadap janji “wakil rakyat” yang seharusnya memperjuangkan kepentingan publik, bukan menambah beban negara untuk gaya hidup mewah.
Meski beberapa anggota dewan mencoba menjelaskan bahwa tunjangan itu bagian dari standar fasilitas, suara penolakan tetap lebih nyaring. Bagi banyak warga, yang dibutuhkan saat ini bukanlah berita tentang rumah nyaman pejabat, melainkan kebijakan nyata untuk menurunkan harga sembako, memperbaiki layanan publik, dan membuka lapangan kerja.
Polemik ini akhirnya membuka satu pertanyaan besar:
Apakah DPR masih benar-benar mendengar suara rakyat, atau hanya sibuk membenahi kenyamanan dirinya sendiri?
