Pati – Rabu (13/8/2025) menjadi hari yang penuh gejolak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sejak pagi, arus kendaraan di sekitar Alun-Alun Pati tersendat karena ribuan warga dari berbagai kecamatan memadati pusat kota. Mereka datang dengan satu tujuan: menuntut Bupati Sudewo segera melepaskan jabatannya.
Gelombang massa ini dipicu kebijakan kontroversial pemerintah kabupaten yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250%. Kenaikan yang drastis tersebut dianggap memberatkan, terutama bagi warga di desa-desa yang penghasilannya bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan kecil.
“Kami bukan tidak mau bayar pajak, tapi kenaikannya terlalu tinggi. Banyak petani yang penghasilannya bahkan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari,” kata Suroto, salah satu warga yang ikut aksi, sambil memegang spanduk bertuliskan “Bupati Jangan Membunuh Rakyatnya”.
Aksi Terkoordinasi dari Berbagai Penjuru
Massa mulai berdatangan sejak pukul 08.00 WIB. Sebagian tiba dengan berjalan kaki dari kampung terdekat, sebagian lainnya berkonvoi menggunakan sepeda motor dan mobil bak terbuka. Tidak sedikit yang mengenakan pakaian adat atau kostum bertema perjuangan sebagai bentuk protes kreatif.
Di atas mobil komando, para orator berulang kali mengajak massa untuk menjaga ketertiban namun tetap tegas menyuarakan penolakan. “Kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat harus dilawan. Ini bukan sekadar soal pajak, tapi soal keberpihakan pemimpin kepada warganya,” teriak salah satu orator yang disambut teriakan setuju.
Tensi Meningkat di Depan Kantor Bupati
Situasi memanas ketika ratusan warga mencoba bergerak mendekati kantor bupati. Barisan aparat keamanan segera membentuk pagar betis untuk mencegah massa masuk. Sempat terjadi dorong-dorongan, namun kericuhan dapat diredam setelah perwakilan warga dipersilakan masuk untuk melakukan audiensi.
Pertemuan tersebut berlangsung tertutup, namun dari informasi yang beredar, warga meminta dua hal: pencabutan kebijakan kenaikan PBB dan pernyataan resmi Bupati Sudewo terkait tuntutan mundur dari jabatan.
Belum Ada Tanggapan Resmi
>Hingga sore hari, Bupati Sudewo belum muncul di hadapan publik maupun memberikan keterangan tertulis. Kantor Pemkab Pati tampak dijaga ketat, sementara sebagian massa mulai membubarkan diri dengan janji akan kembali melakukan aksi jika tidak ada keputusan yang memihak rakyat.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai aksi ini merupakan sinyal kuat bahwa kebijakan pemerintah daerah harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi warganya. “Pemimpin dipilih untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat, bukan membebani mereka,” ujar salah satu tokoh yang ikut mengawal jalannya aksi.
