Jakarta, 20 Agustus 2025 — Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tidak hanya dipenuhi dengan pesta rakyat, upacara kenegaraan, dan ekspresi kebanggaan nasional. Di tengah semarak tersebut, muncul pula suara kritis dari berbagai tokoh, termasuk Anies Baswedan serta sejumlah akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN), yang mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya kokoh.
Demokrasi Prosedural vs Demokrasi Substantif
Dalam pandangan mereka, selama ini demokrasi di Indonesia masih terlalu sering dipahami sebatas prosedur—adanya pemilu, pemilihan kepala daerah, hingga keberadaan lembaga legislatif. Padahal, demokrasi yang sehat seharusnya lebih dalam: mencakup kebebasan sipil, transparansi kebijakan, akuntabilitas pemerintah, serta keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan.
Anies menekankan bahwa demokrasi seharusnya memberikan ruang nyata bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, bukan sekadar menjadi penonton lima tahunan saat pemilu berlangsung. Menurutnya, demokrasi prosedural tanpa substansi ibarat bangunan megah tanpa fondasi: tampak kokoh dari luar, tetapi rentan runtuh dari dalam.
Tantangan di Usia 80 Tahun Kemerdekaan
Delapan dekade kemerdekaan seharusnya menjadi momentum refleksi. Indonesia memang berhasil membangun banyak pencapaian: infrastruktur berkembang, partisipasi politik meningkat, serta posisi negara di kancah internasional makin dihormati. Namun, tantangan demokrasi tetap nyata.
Beberapa masalah yang disorot antara lain:
-
Politik uang yang masih mewarnai pemilu dan pilkada.
-
Pelemahan lembaga pengawas yang membuat praktik korupsi lebih sulit diberantas.
-
Ketergantungan masyarakat pada politik figur, bukan pada ide dan program nyata.
-
Terbatasnya akses masyarakat kecil dalam memengaruhi arah kebijakan negara.
Pengamat UIN menilai, jika masalah-masalah ini tidak diatasi, Indonesia akan terjebak pada demokrasi semua ramai secara angka, tetapi minim kualitas.
Harapan Baru pada Generasi Muda
Meski banyak masalah, bukan berarti harapan pupus. Justru, para akademisi dan tokoh publik melihat generasi muda Indonesia sebagai aktor penting yang bisa membawa demokrasi ke arah lebih substantif. Dengan literasi digital yang lebih baik, kaum muda dinilai mampu menjadi pengawas sekaligus penggerak perubahan melalui media sosial, komunitas, hingga gerakan sosial.
Menurut Anies, generasi ini bisa mendorong demokrasi yang lebih segar, kritis, dan berakar pada nilai keadilan sosial. “Demokrasi bukan sekadar hak untuk memilih, tetapi juga hak untuk mengawal kebijakan agar berpihak pada kepentingan rakyat banyak,” ujarnya.
Evaluasi untuk Masa Depan
Momentum 80 tahun kemerdekaan seakan memberi pesan: Indonesia sudah cukup matang untuk melakukan evaluasi besar-besaran. Apakah demokrasi kita hanya sekadar formalitas, ataukah benar-benar menjadi sistem yang melindungi, menyejahterakan, dan memberdayakan rakyat?
Jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan arah bangsa di masa depan. Jika demokrasi hanya berhenti di bilik suara, maka rakyat akan terus menjadi penonton. Namun jika demokrasi benar-benar substantif, maka rakyatlah yang akan menjadi penentu arah perjalanan bangsa.