Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai sorotan setelah memutuskan tidak mengundang gubernur dari Partai Demokrat dalam pertemuan tahunan yang digelar di Gedung Putih. Langkah ini dianggap memutus tradisi lama yang selama ini dikenal sebagai forum kerja sama lintas partai antara pemerintah federal dan para pemimpin negara bagian.
Pertemuan tersebut biasanya dihadiri oleh seluruh gubernur dari 50 negara bagian, tanpa memandang afiliasi politik, sebagai wadah dialog mengenai isu nasional, kebijakan publik, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun kali ini, undangan hanya diberikan kepada gubernur dari Partai Republik, sementara gubernur Demokrat dikeluarkan dari agenda resmi.
Keputusan Trump memicu kritik dari berbagai kalangan. Sejumlah gubernur Demokrat menilai langkah tersebut sebagai bentuk menyempitnya ruang dialog bipartisan di tengah kondisi politik Amerika Serikat yang sudah sangat terpolarisasi. Mereka menilai pertemuan semacam ini seharusnya menjadi ajang persatuan, bukan justru mempertegas perbedaan politik.
Pihak Gedung Putih menyatakan bahwa presiden memiliki kewenangan penuh dalam menentukan daftar undangan untuk acara resmi. Meski demikian, keputusan ini tetap menimbulkan perdebatan luas, terutama karena pertemuan gubernur selama ini dipandang penting dalam menjaga koordinasi antara pemerintah federal dan negara bagian.
Pengamat politik menilai kebijakan ini mencerminkan ketegangan yang masih kuat antara pemerintahan Trump dan Partai Demokrat, serta berpotensi memperburuk hubungan politik menjelang agenda politik nasional berikutnya. Banyak pihak berharap komunikasi lintas partai tetap dapat terjalin demi menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan di Amerika Serikat.