Jakarta, 7 Agustus 2025 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menarik perhatian publik setelah menjadwalkan pemanggilan terhadap dua nama besar yang pernah duduk di kursi kabinet Presiden Joko Widodo. Kali ini, giliran mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang diminta hadir untuk memberikan keterangan terkait dugaan kasus korupsi besar di instansi masing-masing.
Langkah ini menandai keseriusan lembaga antirasuah dalam mengurai benang kusut penyalahgunaan wewenang dan anggaran yang diduga terjadi selama masa jabatan keduanya.
Nadiem dan Proyek Raksasa Digitalisasi
Pemanggilan Nadiem berkaitan dengan proyek pengadaan layanan cloud computing Google Cloud di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Proyek ini sebelumnya digadang-gadang sebagai langkah besar menuju digitalisasi pendidikan, namun justru belakangan memunculkan pertanyaan soal transparansi dan efisiensi penggunaan dana.
Dugaan penyimpangan dalam pengadaan yang melibatkan anggaran triliunan rupiah tengah didalami KPK, dan Nadiem akan dimintai keterangan sebagai saksi utama dalam tahap penyelidikan.
Kasus Kuota Haji & Pemanggilan Yaqut
Sementara itu, Yaqut Cholil Qoumas dipanggil terkait sorotan publik atas distribusi kuota haji khusus tahun 2024. Terdapat indikasi bahwa pembagian kuota 92:8 antara jemaah reguler dan jemaah khusus tidak berjalan sesuai ketentuan. KPK menduga adanya permainan dalam alokasi dan pemberian kuota tersebut yang berpotensi merugikan jemaah dan negara.
Pemanggilan Yaqut merupakan bagian dari pengumpulan keterangan dalam tahap awal penyelidikan sebelum kemungkinan naik ke tahap penyidikan.
Konfirmasi dan Agenda
Kedua pemanggilan dijadwalkan berlangsung hari ini, Kamis, 7 Agustus 2025, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Kuasa hukum Nadiem, Mohamad Ali Nurdin, menyatakan bahwa kliennya akan memenuhi panggilan sebagai bentuk dukungan terhadap proses hukum.
ementara perwakilan dari pihak Yaqut belum memberikan komentar resmi ke media.
Publik Menanti Transparansi
Pemanggilan dua figur publik ini memunculkan kembali harapan masyarakat agar proses penegakan hukum tetap berjalan tanpa pandang bulu. Banyak pihak berharap agar KPK mampu menggali kebenaran secara adil dan transparan, mengingat kedua nama ini sempat menjadi simbol perubahan di kementeriannya masing-masing.
Apakah kasus ini akan berkembang lebih lanjut hingga penetapan tersangka? Publik masih menunggu, dan KPK tampaknya masih menyusun potongan-potongan penting dari puzzle besar yang sedang dibuka kembali.
