Jakarta, 2 September 2025 – Gelombang kritik internasional kembali menghampiri Indonesia setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi meminta pemerintah melakukan penyelidikan menyeluruh terkait kasus tewasnya sejumlah demonstran dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu terakhir.
Permintaan itu disampaikan melalui juru bicara Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR). Menurutnya, pemerintah Indonesia harus memastikan setiap dugaan pelanggaran HAM di lapangan ditangani secara transparan dan akuntabel. “Kami mendesak otoritas Indonesia untuk segera mengusut tuntas kematian para demonstran dan menjamin tidak ada pelaku yang kebal hukum,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di Jenewa.
Tekanan Internasional Meningkat
Seruan ini menambah panjang daftar tekanan yang diterima pemerintah Indonesia dari dunia internasional. Beberapa organisasi HAM global, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch, juga sebelumnya mengecam penggunaan kekerasan aparat terhadap massa aksi.
Pengamat hubungan internasional menilai, jika kasus ini tidak ditangani serius, posisi Indonesia di forum global bisa goyah. “Reputasi Indonesia sebagai negara demokratis dipertaruhkan. Dunia sedang menunggu bagaimana pemerintah merespons tuntutan ini,” kata Ahmad Zainal, analis politik dari Universitas Nasional.
Suara dari Dalam Negeri
Tak hanya dari luar negeri, kritik juga datang dari dalam negeri. Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan koalisi mahasiswa menyambut baik desakan PBB, namun juga mengingatkan agar isu ini tidak berhenti di wacana. Mereka mendesak pembentukan tim independen untuk menginvestigasi kasus kematian demonstran.
Sementara itu, di media sosial, topik ini ramai diperbincangkan. Tagar #UsutTuntas dan #SaveDemocracy menjadi trending, mencerminkan kekhawatiran publik terhadap cara aparat menangani aksi protes belakangan ini.
Pemerintah Diminta Transparan
Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan PBB tersebut. Namun, beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Luar Negeri menyebut bahwa Indonesia selalu membuka diri terhadap masukan internasional, selama tetap menghormati prinsip kedaulatan nasional.
Aktivis HAM menilai, pemerintah tidak bisa sekadar memberikan pernyataan diplomatis tanpa langkah nyata. “Publik menunggu bukti, bukan hanya janji. Penyelesaian kasus ini akan menentukan arah perlindungan demokrasi kita ke depan,” ujar Fathia, perwakilan KontraS.
Dampak Jangka Panjang
Kasus tewasnya demonstran ini bukan sekadar peristiwa domestik, melainkan juga menyangkut kredibilitas Indonesia di mata dunia. Bila investigasi tidak dilakukan secara serius, konsekuensinya bisa berupa sanksi moral internasional, memburuknya citra diplomatik, hingga potensi menurunnya kepercayaan investor asing.
Sebaliknya, bila pemerintah menunjukkan komitmen penuh, bukan mustahil momentum ini bisa menjadi titik balik dalam penegakan HAM di tanah air.
Kesimpulan
Sorotan PBB terhadap Indonesia membuka babak baru dalam dinamika politik dan HAM nasional. Tekanan global yang semakin kuat membuat pemerintah tak bisa lagi menutup mata. Transparansi, akuntabilitas, dan keberanian menindak pelaku menjadi kunci agar kasus ini tidak terus menjadi noda dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
